Foto: Dokumentasi Kominfo Jatim  

nusakini.com - Maraknya peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan (lapas) membuat Menteri Hukum dan HAM RI, Yassona Laoly angkat bicara. Ia pun secara tegas meminta agar dilakukan operasi narkoba di lapas dengan melibatkan BNN dan Polri.

"Operasi ke dalam dengan melakukan penggeledahan di lapas harus dikerjasamakan dengan Polri dan BNN. Dalam hal ini untuk di daerah atau provinsi bisa dengan BNNP dan Polda. Kita tidak boleh lalai dengan peredaran narkoba di lapas atau bahkan dikendalikan oleh narapidana dalam lapas," kata Yassona saat ditemui di kantor Kanwilkum HAM Jatim, Senin (27/2/2017) seperti dilansir dari kominfo.jatimprov.go.id.

Sebagai langkah antisipasi dari aspek internal, ia menegaskan agar pemeriksanaan di lapas diperketat. "Dengan peralatan yang ada, pemeriksaan harus dilakukan secara ketat. Kita tidak boleh lalai dalam hal ini untuk membatasi ruang gerak peredaran narkoba di pas (lapas)," ungkapnya.

Ia pun menegaskan bagi petugas lapas yang terlibat dalam jaringan peredaran narkoba akan diberikan hukuman sesuai aturan yang berlaku. "Bisa dihukum mulai dari penurunan pangkat dan dipecat. Namun jika ada yang berprestasi juga akan dikasih apresiasi," tegasnya.

Yasonna juga mengeluhkan kurangnya personil atau staf penjaga di lapas. "Kita memang kekurangan orang staf. Untuk itu, hari ini saya juga datangi Pak Menpan RB (ujian terbuka gelar doktor di Unair) supaya hubungan lebih baik," tuturnya.

Dengan demikian, ia berharap Kemenkum HAM bisa mendapatkan tambahan petugas baik imigrasi atau lapas. Penambahan dilakukan dengan perekrutan ASN yang dalam tiga tahun terkahir ini masih dalam masa moratorium (pemberhentian sementara).(afr/mk)